Olahraga

Piala Dunia 2026 Diwarnai Kebijakan Visa AS yang Menyulitkan Suporter

Kebijakan visa AS menyulitkan ratusan ribu suporter dari berbagai negara peserta untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 langsung di stadion.

A
Admin
· 1 min read
Calon penonton Piala Dunia 2026 menghadapi kesulitan visa untuk masuk ke Amerika Serikat
Calon penonton Piala Dunia 2026 menghadapi kesulitan visa untuk masuk ke Amerika Serikat

Ratusan Ribu Calon Penonton Terancam Gagal Nonton Langsung

Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai Juni ini diwarnai masalah serius terkait kebijakan visa. Ratusan ribu calon penonton dari berbagai negara peserta menghadapi hambatan besar untuk mendapatkan visa masuk ke Amerika Serikat, negara tuan rumah utama turnamen.

Berdasarkan analisis data perjalanan, lebih dari 25 persen negara peserta Piala Dunia tahun ini memiliki warga yang terkena larangan perjalanan atau pembatasan signifikan untuk memperoleh visa AS. Kondisi ini diperparah oleh penangguhan layanan konsuler rutin di sejumlah negara akibat konflik di Timur Tengah.

Salah satu contoh kasus yang mengharukan datang dari pendukung timnas Irak. Seorang suporter bernama Abdulla Adnan sudah membeli tiket pertandingan Irak melawan Norwegia dan Prancis di Boston dan Philadelphia. Namun karena layanan konsuler di Irak ditangguhkan, ia harus terbang ke Yordania untuk mengurus visa. Sayangnya, kedutaan AS di sana menolak memberikan visa karena ia bukan warga negara Yordania. Ia menghabiskan sekitar 1.800 dolar AS untuk perjalanan dan tiket yang akhirnya sia-sia.

Lebih parah lagi, kebijakan larangan visa Presiden Donald Trump secara langsung memblokir warga dari empat negara peserta Piala Dunia, yaitu Haiti, Iran, Senegal, dan Pantai Gading. Artinya, pendukung dari keempat negara tersebut sama sekali tidak bisa hadir menyaksikan pertandingan langsung di stadion.

Kebijakan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa Piala Dunia seharusnya menjadi perayaan global yang inklusif, bukan momen yang memecah belah karena kebijakan politik tertentu.