Anggota DPR Minta Audit 6.877 Dapur MBG usai Pemborosan Rp 1 Triliun Terungkap

Anggota DPR Minta Audit 6.877 Dapur MBG usai Pemborosan Rp 1 Triliun Terungkap

Permintaan itu disampaikan menyusul terungkapnya potensi pemborosan anggaran hingga Rp 1 triliun per bulan, akibat membengkaknya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebanyak 6.877 titik.

"Jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran hendaknya dilakukan audit terhadap ribuan dapur tersebut," kata Yahya, Jumat (12/6/2026).

Menurut Yahya, Badan Gizi Nasional (BGN) harus berhati-hati dalam mengelola pembayaran kepada dapur MBG.

Dia meminta setiap pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dan pengeluaran yang benar-benar terjadi.

"BGN harus berhati-hati dan memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak asal bayar, pembayaran harus sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh setiap dapur," ujar dia.

Baca juga: Kader Gerindra yang Punya SPPG Diwanti-wanti Wajib Jaga Kualitas MBG

Politikus Partai Golkar ini juga meminta BGN tidak ragu memberikan sanksi apabila hasil audit menemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dapur MBG.

"Jika terbukti terjadi penyimpangan sebaiknya dapur tersebut diberikan sanksi seperti pemberhentian sementara," kata dia.

Selain audit dan pemberian sanksi, Yahya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG agar persoalan serupa tidak terulang.

Baca juga: Zulhas Ungkap Dugaan Jual Beli Titik SPPG: Dari 21.000 Jadi 27.000 Dapur MBG

"Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola MBG, dilakukan evaluasi secara ketat, dan dipastikan pengelolaan sesuai aturan yang berlaku," ucapnya.

Menurut dia, terungkapnya persoalan tersebut menjadi momentum bagi BGN untuk memperbaiki sistem pengelolaan program MBG.

"Ini momentum bagi BGN untuk berbenah diri, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Jangan sampai kasus kelebihan bayar atau pemborosan terjadi lagi ke depan. BGN harus konsisten dengan kebijakan untuk melakukan efisiensi," kata Yahya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemborosan anggaran akibat membengkaknya jumlah SPPG diperkirakan mencapai Rp 1 triliun per bulan.