Keterbukaan Informasi Publik
PDI Perjuangan (PDIP) mengakui telah memberikan salinan dokumen pencalonan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), termasuk ijazah, kepada YouTuber Mikhael Sinaga. Langkah ini diambil setelah Mikhael Sinaga mengajukan permohonan informasi kepada DPP PDIP dengan dasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Politikus PDIP Guntur Romli membenarkan bahwa pihaknya telah menyerahkan dokumen yang diminta. "Iya benar. Dia kirim surat ke DPP atas dasar UU Keterbukaan Informasi Publik. Kami membuka berkas pencalonan Jokowi tahun 2014," kata Guntur saat dihubungi, Senin (8/6/2026).
Kontroversi Ijazah Jokowi
Isu mengenai ijazah Jokowi kembali mencuat ke permukaan setelah Mikhael Sinaga secara terbuka mempertanyakan keaslian dokumen tersebut. YouTuber yang dikenal kerap menyoroti isu-isu hukum dan politik ini mengklaim telah menemukan sejumlah keanehan dalam dokumen ijazah yang beredar.
PDIP sebagai partai yang mengusung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 memutuskan untuk bersikap transparan dengan membuka dokumen pencalonan yang dimilikinya. Langkah ini diambil untuk mengklarifikasi keraguan yang berkembang di masyarakat dan menunjukkan komitmen partai terhadap keterbukaan informasi.
Perbandingan dengan Versi KPU
Mikhael Sinaga sebelumnya telah mendapatkan dokumen ijazah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui jalur hukum. Namun, ia mengklaim terdapat perbedaan antara dokumen yang dikeluarkan KPU dengan versi yang kemudian didapatkannya dari PDIP. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi bahan analisis dan perdebatan di ruang publik.
Sejumlah pihak mendesak agar semua pihak menunggu hasil verifikasi dari institusi berwenang sebelum menarik kesimpulan. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam dokumen publik, terutama yang berkaitan dengan pejabat negara.
Implikasi Hukum dan Politik
Meskipun kontroversi ini terus bergulir, PDIP menegaskan bahwa dokumen yang diberikan adalah dokumen asli dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Partai berharap dengan dibukanya akses dokumen ini, publik dapat menilai sendiri dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa di era keterbukaan informasi, setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses dokumen publik, dan setiap institusi memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat.
